Cari ...

Validating credentials, please wait...
  • Layanan Pengaduan Bea Cukai Telukbayur harap hubungi no. 0811-6688-555

Home

Ekspor

Ekspor

EKSPOR

Tanggal posting 27-05-2020

  1. Pengertian Ekspor

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, definisi ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Apa itu daerah pabean ? Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Secara yuridis, kegiatan ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Pada dasarnya barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Hanya terdapat beberapa barang yang dikenakan bea keluar, diantaranya kulit dan kayu; biji kakao; kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya; produk hasil pengolahan mineral logam; dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

2. Manfaat Ekspor

  • Menambah devisa negara
  • Memperluas jangkauan pasar
  • Mempromosikan produk local ke pasar internasional
  • Meningkatkan perkembangan produk dalam negeri

3. Kategori barang ekspor

  • Barang bebas ekpor : barang – barang yang tidak terdapat aturan pelarangan dan pembatasan ekspor
  • Barang yang dibatasi ekspor : barang yang dibatasi eksportir, jenis dan/atau jumlah yang diekspor. alasan adanya pembatasan ekspor barang antara lain untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; melindungi Kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau lingkungan, adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah, terbatasnya paspokan dipasar dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif, terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor, dan terbatasnta ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan
  • Barang dilarang ekpor : barang yang tidak boleh di ekspor menurut ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. alasan adanya pembatasan ekspor antara lain untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat, untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. contoh barang yang dilarang ekspor yaitu barang di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan cagar budaya.

4. Tata cara ekspor

Konsep kegiatan ekspor yaitu pemberitahuan pabean – penelitian dokumen – pemeriksaan – penimbunan – pemuatan – keberangkatan.

Prosedur :

a.) Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke Kantor Pabean Pemuatan dengan menggunakan PEB. Pengurusan PEB ini bisa dilakukan Eksportir sendiri ataupun dikuasakan kepada PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa kepabeanan):

-Paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor; dan

-Paling lambat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan.

b.) Terhadap Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, Pembayaran Bea Keluar dilakukan paling lambat pada saat PEB didaftarkan ke Kantor Pabean. Pembayaran dilakukan di Bank;

c.) Terhadap dokumen PEB dilakukan:

-penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan oleh portal INSW;

-penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan

-Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap Barang Ekspor tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d.) Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan di pelabuhan muat atau Tempat Muat Ekspor, dilakukan dengan menggunakan:

-NPE;

-PEB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan;

-PKBE dan NPE, dalam hal barang ekspor merupakan barang konsolidasi;

-PP-PEB atau PP-PKBE dan SPPBE, dalam hal terjadi penggantian peti kemas atau kemasan barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan untuk dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula.

5. Dasar Hukum

  • Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
  • Peraturan Menteri Keuangan nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di bidang Ekspor;
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-32/BC/2014 sebagaimana telah diubah sampai dengan PER-07/BC/2019 tentang Tata Laksana kepabeanan di bidang EKspor.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com